Pemilu 2019



 

Panitia Pemilihan Luar Negeri (ppln) Roma

Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan

Metode Pemungutan Suara

Urgensi Memilih Pileg Dan Pilpres


URGENSI MEMILIH PILEG DAN PILPRES
*Coattail-Effect* dalam Pemilu 2019
Oleh
(Viryan -Komisioner KPU)

Salah satu hal baru yang bersifat substantif dalam Pemilu 2019 adalah dilaksanakan secara serentak, yaitu waktu pemungutan suara pilleg dan pilpres diselenggarakan pada waktu bersamaan. Didalam negeri pada tanggal 17 April 2019 dan diluar negeri dilakukan lebih awal, yaitu satu hari didalam rentang waktu tanggal 08-14 April 2019. Pemilu serentak dilakukan berdasarkan putusan MK tanggal 23 Januari 2014.

Bagi pemilih diluar negeri akan menerima dua surat suara, yaitu pilleg (Dapil DKI Jakarta 2) dan pilpres (paslon pilpres yang dimasing-masing kotak paslon akan ada logo parpol pengusul).

Mengapa UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 mengatur pemilu serentak dan secara teknis di surat suara diuraikan demikian ?.

Hal tersebut bertujuan membangun Sistem Presidensial Yang Efektif, dimana eksekutif (Paslon Presiden dan Wakil Presiden) yang terpilih secara langsung oleh pemilih akan diikuti dengan keterpilihan parpol pengusul di pilleg sehingga pemenang pilpres akan ditopang oleh dukungan suara diparlemen yg sama banyaknya. Dalam teori ilmu politik hal tersebut dikenal dengan istilah *Coattail-Effect* atau Pengaruh ekor jas.

Pengaruh ekor jas secara sederhana dimaknai sebagai pengaruh kuat (pesona/citra diri) dari figur pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap parpol yang mengusulnya. Hingga *ekor jas* dari figur tersebut meluluhkan hati pasangan calon Presiden (dan wakil presiden). Misalnya, Paslon Pilpres X diusulkan oleh Paspol WYZ, maka pemilih yang memilih Paslon X untuk Pilpres akan cenderung memilih Parpol WYZ di Pilleg.

Dengan demikian akan sangat kecil potensi pemenang pilpres diikuti dengan kekalahan parpol pengusulnya di pilleg. Dalam konteks Sistem Presidensial yang dianut Indonesia, praktik ini dalam pemilu 2019 akan menghadirkan kehidupan politik yang lebih efektif. Namun hal tersebut hanya dapat terjadi bila pemilih menggunakan haknya secara bersamaan untuk pilleg dan pilpres. Dengan keserentakan pilleg dan pilpres serta *coattail effect*, pemilih diluar negeri memahami bahwa keikutsertaannya dalam pilleg sama pentingnya dengan keikutsertaannya pada pilpres untuk mewujudkan pemerintahan presidensial yang efektif.

Kenapa Masuk di Dapil DKI Jkt 2 ?

Dalam pemilu legislatif, masyarakat Indonesia di luar negeri hanya mendapatkan Surat Suara untuk DPR-RI pada Dapil (Daerah Pemilihan) DKI Jakarta 2. Bagi sebagian masyarakat Indonesia diluar negeri hal ini membingungkan, kenapa pemilih di luar negeri yang berasal dari berbagai provinsi didalam negeri diperlakukan suaranya ke Dapil DPR RI DKI Jakarta 2.

Hal ini ditengarai menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pemilih dalam pemilu diluar negeri. Dikarenakan asal provinsi pemilih diluar negeri yang berbeda sehingga ada perasaan tidak terwakili.

Perasaan tersebut tidak dapat disalahkan mengingat perlakuan terhadap pemilih didalam negeri sudah terbiasa dengan pelayanan surat suara berbasis domisili tempat tinggal. Misalnya pemilih yang tinggal di Provinsi Papua akan mendapatkan Surat Suara DPR RI Dapil Papua, pemilih yang berdomisili di Kalimantan akan mendapatkan Surat Suara DPR RI Dapil Kalimantan.

Namun perlakuan pemilih diluar negeri musti dilihat secara khusus, yaitu:
1. Daerah Pemilihan untuk pemilu hanya ada didalam negeri, tidak ada daerah pemilihan khusus luar negeri, sehingga pembentuk UU harus menentukan perlakuan kekhususan pemilih luar negeri;
2. Bila ingin diperlakukan sesuai domisili provinsi asal pemilih didalam negeri secara prinsip tidak dimungkinkan karena pemilih diluar negeri sebenarnya sudah keluar dari dapil asal provinsinya masing-masing;
3. Paling mungkin adalah menentukan salah satu dapil DPR RI untuk menyalurkan suara bagi pemilih diluar negeri. Pilihan pembentuk UU adalah menyatukan Pemilih di luar negeri ke Dapil DKI Jakarta 2 yang terdiri dari tiga daerah: Jakarta Pusat+Luar negeri dan Jakarta Selatan. (Lampiran UU No. 7/2017). Dengan demikian, sejatinya Dapil DPR RI DKI Jakarta 2 terdiri dari dua kota dan luar negeri, tidak hanya terdiri dari bagian daerah DKI Jakarta saja namun juga daerah diluar negeri.

Maknanya siapapun Caleg dari Dapil DPR RI DKI Jakarta 2, daerah pemilihannya tidak hanya Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, namun juga melingkupi Luar Negeri. Salah satu argumentasi kenapa suara DPR RI disalurkan ke Dapil DKI Jakarta 2 karena Kantor Kemenlu yang membantu KPU menangani pemilu diluar negeri berkantor di daerah Jakarta Pusat.

Penting memahami konteks perlakukan tersebut karena kondisi khusus. Dalam relasi antara pemilih dan caleg atau aleg pada dapil DPR RI DKI Jakarta 2 menjadi dapil dengan cakupan daerah yang paling luas. Namun kondisi tersebut dimasa kini dapat terfasilitasi dengan kemajuan Teknologi Informasi.

*Lebih dari sekedar Dapil DKI Jakarta 2*
Kondisi khusus pemilih di luar negeri sebagaimana telah diurai diatas pun hendaknya dilihat dilihat secara parsial, namun secara menyeluruh dengan mempertimbangkan bahwa setiap suara secara nyata akan menentukan nasib Bangsa Indonesia kedepan. Berikut penjabaran dari hal tersebut :
1. Negara menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih wakil rakyatnya secara langsung. Penggunaan hak pilih oleh setiap warga negara akan menentukan wajah politik bangsa kedepan. Dalam realitas hasil pemilu, kerap terjadi penentuan kursi yang diperoleh parpol serta calon terpilih hanya selisih 1 digit. Sejumlah kasus di Pemilu 2004, 2009 dan 2014 parpol yang memperoleh kursi hanya selisih 1 suara bahkan suaranya sama. Dalam hal terdapat suara sama, penentuan kursi atau calon terpilih ditentukan oleh sebaran suaranya. Dalam Pilkada, pernah terjadi pasangan calon terpilih menang dengan selisih suara sebanyak 8 suara terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak kedua. Dengan demikian, makna satu suara menentukan masa depan bangsa menjadi nyata;
2. Anggota DPR RI secara pokok menjalankan 3 fungsi, yaitu: legislasi (membuat UU), menyusun Anggaran (APBN) dan pengawasan pembangunan. Setiap Anggota DPR RI memperjuangkan aspirasi dari daerah pemilihannya masing-masing sekaligus secara substansi juga memperjuangkan perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum sesuai dengan kiprahnya masing-masing. Misalkan dalam menyusun UU tidak hanya berlaku untuk konstituennya semata sesuai asal dapilnya melainkan UU yang dihasilkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Setiap Anggota DPR RI terpilih memiliki sejumlah kewenangan yang tidak hanya melingkupi dapilnya semata melainkan mempengaruhi kehidupan politik nasional;
3. Dalam pemilu 2019, berlaku ketentuan Parlementary Treshold (PT) nasional sebesar 4%. Dengan demikian, untuk dapat menempatkan wakil di DPR RI, setiap parpol harus meraih suara sah secara nasional minimal 4%. Apabila parpol memperoleh suara sah dibawah 4%, misalnya 3,87%, parpol tersebut tidak dapat mendudukkan wakilnya di DPR RI. Setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk surat suara DPR RI yang akan menentukan parpol yang akan duduk di DPR RI;
4. Dapil DPR RI DKI Jakarta 2 terdiri dari 7 kursi yang akan diperebutkan 16 Parpol dengan masing-masing berhak mencalonkan 100% dari kursi. Bila setiap parpol mencalonkan sepenuhnya, maksimal akan ada 112 Caleg yang akan memperebutkan suara pemilih dari Jakarta Pusat+Luar negeri dan Jakarta Selatan. Pemilih diluar negeri akan menentukan secara langsung parpol apa saja yang mendapatkan 7 kursi tersebut sekaligus calonnya;
5. Dimasa kini, sangat mungkin kampanye menggunakan sarana Teknologi Informasi seperti: medsos, website interaktif dan sejenisnya akan semakin banyak digunakan oleh setiap caleg dan setiap caleg tentunya berupaya meraih suara sebanyak mungkin. Bagi caleg Dapil DPR RI DKI Jakarta 2 tentu juga akan berupaya meraup suara dari pemilih diluar negeri. Relasi politik antara Elite Politik (Caleg/Aleg) dengan Pemilih dimasa kini akan semakin dekat dengan kemajuan teknologi komunikasi, tentunya hal tersebut dapat pula menjadi sarana bagi pemilih menyuarakan aspirasinya secara efektif.

Pemilu sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat melalui surat suara untuk memilih para wakil rakyat secara langsung hanya berlangsung 5 tahun sekali. Hanya pada saat inilah rakyat pemilih dapat mempengaruhi elite politik untuk 5 tahun kedepan. Terlebih disain pemilu serentak 2019 (pemilu legislatif dan pemilu presiden) secara bersamaan diharapkan menghasilkan *Coattail Effect* untuk terwujudnya Sistem Pemerintahan Presidensial yang lebih efektif. Jangan sia-siakan hak pilih anda, dimulai dengan sungguh-sungguh/serius dalam menggunakan hak pilih karena satu suara anda menentukan secara nyata masa depan Bangsa. SELAMAT MEMILIH!!!!

Via Campania 55 , 00187 , Roma - Tel. +39 06 4200911 , Fax +39 06 4880280 - email:infopemilu@pplnroma2019.org